Beranda

Irwasda Polda Sumbar Kombes Pol. Drs. Dody Marsidy, M.Hum.

Pemberantasan pungutan liar (pungli) sangat serius diupayakan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dalam rapat koordinasi dengan gubernur dari seluruh Indonesia di Istana Negara, Kamis 20 Oktober 2016, Presiden membicarakan langkah-langkah konkret pemberantasan pungli di semua lapisan pelayanan masyarakat. Pungutan liar yang sudah terlalu lama dibiarkan terjadi mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan masyarakat di Indonesia. Presiden Joko Widodo menegaskan kepada jajaran di daerah untuk menyelaraskan langkah dengan pemerintah pusat dalam upaya pemberantasan pungli diIndonesia.

Pungli ini sudah bertahun-tahun dan kita menganggap itu adalah sebuah hal yang normal, kita permisif terhadap pungli itu. Karena itu presiden mengajak para gubernur membicarakan langkah kongkret bicara pungutan liar. Tidak hanya urusan KTP, tidak hanya urusan sertifikat, tidak hanya urusan di pelabuhan, kantor, bahkan di sumah sakit.

whatsapp-image-2016-10-26-at-13-15-06

Hal-hal apapun yang berkaitan dengan pungutan yang tidak resmi harus kita bersama hilangkan. Dengan keterpaduan itulah kita harapkan operasi pungli ini akan efektif. Semangat pemberantasan pungli bukanlah terletak pada jumlah kerugian yang ditimbulkannya, namun lebih pada akar budayanya yang hendak dihilangkan.

tumblr_mqzzpz53qk1saxg24o1_400

KLIK & LAPORKAN PUNGLI DISEKITAR ANDA!

Pungutan liar tidak hanya berdampak kecil pada buruknya kualitas pelayanan masyarakat. Bila hal tersebut dibiarkan begitu saja, pada akhirnya juga menjalar ke hal yang lebih luas lagi. Pungli juga melemahkan daya saing nasional. Perlu diingat, “Penindakan yang dilakukan operasi pemberantasan pungli agar mempedomani ketentuan perundang-undangan yang berlaku”.


PENJABARAN TUGAS PEJABAT “UNIT SATGAS SABER PUNGLI” SUMATERA BARAT


Dasar

s


Tujuan Operasi

  • Tertanggulanginya praktik pungli dalam rangka maksimalkan pelayanan kepada masyarakat
  • Terbangunnya perubahan mindset aparatur negara yg mengutamakan pelayanan prima
  • Terbangun dan terciptanya dan kesadaran masyarakat menolak segala bentuk pungli
  • Hilangnya praktek pungli

Sektor Operasi

  • Sektor pelayanan publik
  • Sektor ekspor dan impor
  • Sektor penegakan hukum
  • Sektor perizinan
  • Sektor kepegawaian
  • Sektor pendidikan
  • Pengadaan barang dan jasa
  • Giat pungli lainnya yang meresahkan masyarakat

“PENGENDALI/ PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN” – GUBERNUR SUMBAR

  1. Mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas unit satgas saber pungli paling sedikit satu kali setiap tiga bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan kepada Menkopolhukam RI;
  2. Menetapkan arah kebijakan dan pengendalian kegiatan;

“KETUA PELAKSANA UNIT SATGAS” – IRWASDA (KETUA), INSPEKTUR DAERAH PROV. SUMBAR (WAKIL I), ASWAS KEJATI (WAKIL II)

  1. Membuat rencana strategi dalam rangka penjabaran kebijakan Presiden melalui Gubernur Sumatera Barat;
  2. Melaporkan kegiatan unit satgas kepada Gubernur Sumatera Barat secara periodik setiap bulan atau sewaktu-waktu dalam hal yang bersifat khusus dan menonjol;
  3. Melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga dalam rangka pengumpulan data dan informasi pendukung kegiatan Unit Satgas;
  4. Menyelenggarakan kegiatan ott kasus-kasus yang telah ditentukan dengan menggerakkan unsur Pokja Saber Provinsi dan atau bersama Unit Satgas Kementerian/Lembaga dan Daerah Kabupaten/Kota selanjutnya menyerahkan hasil ott kepada aparat yang berwenang untuk penanganan selanjutnya;
  5. Melaksanakan komando/pengendalian dan Pengawasan terhadap kegiatan seluruh pokja;
  6. Membantu tugas pengendali/penanggung jawab kegiatan dalam menetapkan arah kebijakan kegiatan;
  7. Memberikan saran pertimbangan dan membantu pelaksanaan tugas pengendali/penanggung jawab kegiatan;
  8. Mewakili tugas penanggung jawab kegiatan apabila berhalangan dan melaporkan hasilnya pada kesempatan pertama.

whatsapp-image-2016-11-22-at-09-41-59


“UNSUR AKADEMISI, TOKOH MASYARAKAT DAN UNSUR LAIN”- KELOMPOK AHLI

  1. Memberikan masukan dan pertimbangan sesuai keahliannya dalam rangka pelaksanaan tugas kegiatan;
  2. Memberikan petunjuk dan saran apabila ada permintaan dari pokja kegiatan.

SEKRETARIS” – IRBIDOPS ITWASDA (SEKR I), STAF INSPEKTORAT PROV. SUMBAR (SEKR II)

  1. Kepala Bidang Operasi :
    1. Tugas
      • membuat rencana kegiatan unit satgas;
      • mengendalikan kegiatan unit satgas secara administrasi yang dilaksanakan oleh kelompok kerja intelijien, pencegahan, penindakan dan yustisi serta mensinkronkan dengan unit satgas kementerian/lembaga dan daerah serta melaporkan kepada sekretaris satgas untuk dilaporkan kepada ketua pelaksana satgas
      • melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data bersama bidang data dan informasi;
      • menyelenggarakan rapat-rapat koordinasi kesiapan unit satgas.
    2. Pejabat bidang operasi: Kabagbinops Roops Polda Sumbar
  2. Kepala bidang logistik
    1. Tugas :
      • Mempersiapkan logistik pelaksanaan kegiatan unit satgas;
      • Melaksanakan distribusi logistik satgas kepada kelompok kerja unit satgas;
      • Menyusun laporan penggunaan logistik satgas kepada sekretaris untuk dilaporkan kepada ketua pelaksana unit satgas;
      • Menginventarisir seluruh alut dan alsus yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan;
      • Menyiapkan sarana dan prasarana dalam rangka kegiatan konferensi pers.
    2. Pejabat bidang logistik : Kabagabinfosarpras Rosarpras Polda Sumbar
  3. Kepala Bidang Administrasi Umum
    1. Tugas :
      • Melaksanakan kegiatan administrasi umum, surat menyurat, tata naskah dan ekspedisi surat kesekretariatan unit satgas;
      • Menginventarisir dan mengarsipkan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.
    2. Pejabat bidang administrasi umum: kasubbagminu Setum Polda Sumbar
  4. Kepala Bidang Keuangan
    1. Tugas:
      • Mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan administrasi keuangan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban;
      • Menyusun pengajuan anggaran unit satgas sesuai yang diperlukan.
      • Menginventarisir dan mengarsipkan seluruh dokumen anggaran dalam pelaksanaan kegiatan;
    2. Pejabat bidang keuangan : Kabiddalku Bidkeu Polda Sumbar
  5. Kepala bidang data informasi
    1. Tugas:
      • Menerima dan mengumpulkan data dan informasi pengaduan masyarakat terkait pungli;
      • Menerima dan mengumpulkan data dan informasi dari unit dibawah tanggung jawabnya;
      • Melaksanakan pengolahan dan analisa terkait data dan informasi tentang pungli untuk diteruskan kepada kepala bidang operasi sebagai bahan rencana kegiatan unit satgas;
      • Menyusun laporan hasil kegiatan unit satgas untuk dilaporkan kepada sekretaris unit satgas sebagai bahan laporan kegiatan unit satgas dari ketua pelaksana satgas pemerintah daerah tingkat ii kepada bupati/ walikota selaku pengendali dan penanggung jawab unit satgas serta ketua pelaksana satgas pusat dalam bentuk laporan bulanan setiap minggu keempat bulan berjalan atau sewaktu-waktu dalam hal yang bersifat khusus dan menonjol;
      • Mengirimkan data dan informasi kepada bidang publikasi umum sebagai bahan publikasi;
      • Mengendalikan posko unit satgas terkait pengumpulan data dan informasi sebagai bahan laporan dan informasi dari kelompok kerja pencegahan, penindakan dan yustisi untuk dilaporkan kepada sekretaris unit satgas sebagai bahan laporan kepada pengendali dan penanggung jawab satgas serta ketua pelaksana satgas dalam bentuk:
      • Laporan harian dilaporkan setiap hari pada jam 06.00 wib pada hari berikutnya;
      • Laporan mingguan dilaporkan setiap hari pada hari jumat, jam 06.00 wib minggu berjalan;
      • Laporan bulanan dilaporkan paling lambat tanggal lima bulan berikutnya;
      • Laporan tiga bulanan paling lambat minggu ke-4 bulan terakhir.
      • Menginventarisir dan mengarsipkan seluruh dokumen data informasi dalam pelaksanaan kegiatan;
      • Mempersiapkan jaringan online dalam rangka mempelancar sistem pelaporan kegiatan;
      • Melaksanakan analisa dan evaluasi kegiatan pengawasan pungutan liar;
    2. Pejabat bidang data informasi: Kaurdumas Subbagdumasan Itwasda Polda Sumbar.

001

“POKJA UNIT INTELIJEN” – DIRINTELKAM  (KETUA), ASINTEL KEJATI (WAKIL I),  KABINDA SUMBAR (WAKIL II)

  1. Melaksanakan kegiatan intelijen berupa penyelidikan, pengamanan, penggalangan dengan langkah-langkah deteksi, identifikasi dan penilaian dalam rangka penajaman target kegiatan, pelaku dan anatomi jaringan pelaku pungli;
  2. Melaksanakan kegiatan pemetaan terhadap modus operandi yang dilaksanakan oleh oknum pelaku pungli;
  3. Membuat laporan perkembangan hasil penyelidikan kepada ketua pelaksana unit satgas;
  4. Melaksanakan pengamanan internal terhadap kegiatan penegakkan hukum oleh satgas saber pungli dari kemungkinan adanya upaya yang dapat melemahkan unit satgas;
  5. Membuat analisa dan perkiraan ancaman sebelum pelaksanaan kegiatan penindakan terhadap para pelaku pungli serta tukar menukar data intelijen kepada mitra intelijen strategis;
  6. Melakukan penggalangan terbatas kepada masyarakat agar tidak melakukan pungli dan mau melaporkan adanya pungli;
  7. Melakukan penggalangan terbatas kepada aparat pemerintah agar tidak melakukan pungli.

img_20161103_090700


“POKJA UNIT PENCEGAHAN” – DIRBINMAS (KETUA), STAF KEJATI SUMBAR, (WAKIL I), STAF KESBANGPOL (WAKIL II)

  1. Membuat produk-produk terkait dengan kampanye anti pungli (pamflet, brosur, spanduk, baliho, film, dll);
  2. Melakukan kegiatan publikasi dalam rangka counter opini;
  3. Menumbuh kembangkan daya cegah dan daya tangkal masyarakat terhadap pungli melalui pernyataan sikap/ikrar anti pungli pada sentra pelayanan masyarakat;
  4. Kerjasama sinergis dengan kementerian dan lembaga serta instansi terkait dan melakukan sosialisasi    melalui media massa    atau media sosial (facebook, twitter, bbm, whatsapp, dll) dalam mencegah, melaporkan dan menanggulangi pungli;
  5. Menyelenggarakan kolom tanya jawab terkait pungli di media;
  6. Menyiapkan dan mengolah informasi terkait kegiatan unit satgas dan mempubikasikan kepada masyarakat melalui media;
  7. Memobilisasi media serta menyiapkan materi/bahan dalam rangka kegiatan konferensi pers;
  8. Melakukan peliputan kegiatan ketua pelaksana unit satgas dan gubernur sumatera barat selaku penanggung jawab unit satgas;
  9. Melaksanakan pendokumentasian kegiatan satgas untuk dapat disajikan sewaktu-waktu apabila diperlukan;
  10. Membangun sistem pencegahan pungli secara komprehensif;
  11. Membangun kehidupan budaya masyarakat untuk tidak melakukan pungli.

img_20161103_090630


“POKJA UNIT PENINDAKAN” – DIRRESKRIMUM (KETUA), DIRRESKRIMSUS (WAKIL I),  STAF KEJATI (WAKIL II)

  1. Melaksanakan kegiatan saber pungli dan kegiatan tangkap tangan (ott) terhadap para pelaku pungli;
  2. Melakukan penindakan secara hukum terhadap kegiatan pungli yang terjadi dilingkungan pelayanan publik Kementerian/Lembaga berdasarkan hasil penyelidikan intelijen yang telah memiliki akurasi data dan fakta;
  3. Menyerahkan hasil penindakan kepada pokja yustisi.

“POKJA UNIT YUSTISI” – KABIDKUM (KETUA), STAF KEJATI (WAKIL I), STAF KEMENKUMHAM (WKL II)

  1. Mempelajari, meneliti dan menganalisa hasil ott dari pokja penindakan;
  2. Menyerahkan hasil analisa ott dari pokja penindakan kepada aparat penegak hukum setempat untuk proses hukum selanjutnya dan/atau kepada kementerian/lembaga untuk proses sanksi administrasi;
  3. Memberikan bantuan atau back up personil dan peralatan kepada unit satgas kementerian/lembaga dan daerah dalam penindakan pelaku pungli skala besar, apabila diperlukan.

2016-11-24_11-46-21

PENGIRIMAN REKAPITULASI HASIL OPERASI PEMBERANTASAN PUNGLI (OPP) DIKIRIMKAN SETIAP HARI MELALUI :

  • saberpunglisatgas@polkam.go.id
  • lapor@saberpungli.id
  • rodalops@polri.go.id
  • HP : 08118970098